Yuari_Official Website

Ayo kawan, berbagi untuk negeri… ^_^

Tuntutan Buruh : Tentang Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching

 kontrak dan outsourching jelas merugikan

Buruh dengan status kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak mendapatkan lagi hak atas uang pesangon, uang penghargaan serta uang ganti rugi jika di PHK oleh perusahaan/di putus kontraknya. Mereka juga tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja baik itu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Kematian (JK), dan hampir semua buruh kontrak jangka pendek (PKWT) tidak mendapatkan THR kalaupun ada jauh di bawah aturan. Mereka juga tidak mendapatkan tujangan-tunjangan ataupun bonus, bahkan buruh dengan status PKWT dipaksa untuk bekerja lebih keras agar bisa di perpanjang kontrak kerjanya.

Sedangkan buruh dengan status Outsourcing kondisinya jauh lebih parah lagi, mereka selain dirampas upahnya oleh pengusaha yang memberikan pekerjaan dengan status kontrak mereka juga harus di rampas lagi upahnya oleh pihak yayasan atau perusahaan penyalur tenaga kerja buruh. Jika dibandingkan dengan buruh tetap buruh dengan status kontrak dan outsourcing tiap bulannya di rampas upahnya antara 30% s/d 40% dari upah yang seharusnya mereka terima.

Apa motif dan latar belakang di terapkannya sistem kerja kontrak dan outsourcing di Indonesia?

Penggunaan sistem ini di latar belakangi oleh keinginan dan kepentingan Imperialis agar dapat menciptakan tenaga kerja murah dan flaksibel, sudah menjadi tren di dunia bahwa pasar tenaga kerja yang flaksibel di terapkan di hampir seluruh negara-negara di dunia, sistem ini mungkin saja cocok untuk di terapkan di negara maju dan di negeri Imperialis, dimana buruh sudah memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan pengusaha sehingga dapat meningkatkan upah. Akan tetapi sistem ini sangat tidak relevan di jalankan di Indonesia, sebab Indonesia adalah negeri yang masih sangat terbelakang, dengan angka pengangguran yang sangat besar jumlahnya, akibat dari industrinya yang sangat terbelakang dan terjadi monopoli atas tanah dan sumber-sumber kekayaan alam oleh tuan tanah besar komperador dan Imperialis.

Kondisi demikian mengakibatkan posisi buruh yang sangat lemah di hadapan pengusaha, motif di terapkannya sistem ini sesungguhnya adalah merupakan bagian dari sekema politik upah murah rezim dan merupakan bagian nyata dari bentuk perampasan upah yang dipertahankan oleh negara. Dan untuk memenuhi kebuasan dan kerakusan Imperialis agar mendapatkan tenaga buruh murah serta sumber bahan baku dan kekayaan alam yang melimpah dan murah.

Berapa jumlah buruh kontrak dan outsourcing hingga saat ini?

Berdasarkan data hasil investigasi yang di lakukan oleh DPP-GSBI menunjukkan bahwa buruh kontrak dan Outsourcing mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5 % tiap tahun. Pada tahun 2010 saja jumlah buruh kontak dan outsourcing di Indonesia diperkirakan mencapai 66,425%, sektor yang paling banyak menggunakan sistem kerja kontrak dan outsourcing adalah pertamasektor/industri Jasa (Satpam, Caining service, ritel, perbankkan dll) jumlahnya mencapai 85 %, kedua sektor/industri Garment-Tekstil dan Sepatu jumlahnya diperkirakan mencapai 65%, sektor industri metal dan elektronik diperkirakan sekitar 60,7%, Sektor/Industri dasar dan pertambangan diperkirakan mencapai 55%. Data ini lebih besar bila dibandingkan dengan data yang pernah di keluarkan oleh Bank dunia dan ILO pada akhir tahun 2010.

Data hasil riset yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) menunjukkan bahwa Jumlah pekerja atau buruh berstatus tetap hanya tinggal 35 % dari 33 juta buruh formal di Indonesia. Padahal, lima tahun lalu jumlahnya mencapai 70 persen, artinya sebanyak 65% adalah buruh dengan status outsourcing dan buruh kontrak.

Berapa besar upah buruh kontrak dan outsourcing yang di rampas oleh pengusaha?

Buruh dengan status kontrak dan outsourcing karena tidak mendapatkan hak atas uang pesangon, uang penghargaan serta uang ganti rugi jika di PHK oleh perusahaan/di putus kontraknya. Mereka juga tidak mendapatkan JAMSOSTEK, tidak mendapatkan THR, Mereka juga tidak mendapatkan tujangan-tunjangan ataupun bonus, selain juga harus membayar yayasan penyalur tenaga kerja, jika di bandingkan dengan buruh dengan status buruh tetap maka tiap bulannya upah mereka di rampas oleh pengusaha rata-rata sebesar 30 persen sampai dengan 40 persen dari upah yang seharusnya mereka terima.

Bagaimana agar supaya buruh indonesia mendapatkan kepastian kerja dan tidak ada lagi sistem kerja kontrak dan outsourcing?

Agar buruh mendapatkan kepastian kerja maka salah satu cara yang bisa di perjuangkan adalah dengan mencabut Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 khususnya pasal yang mengatur tentang PKWT harus di hapus, sebab jika UUK 13/2003 tidak di cabut maka praktek kerja kontrak dan outsourcing tidak akan pernah dapat dihapuskan, dan justru ke depan akan lebih masif lagi. Selain juga perlu adanya sanksi yang tegas apabila pengusaha melakukan pelanggaran.

http://politik.kompasiana.com

1 Mei 2011 - Posted by | Berita Media

1 Komentar »


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: