Yuari_Official Website

Ayo kawan, berbagi untuk negeri… ^_^

Skandal Impor Daging 2011

Skandal Impor Daging

Kronologi

Pasal 4 ayat 1 Permentan No. 20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan/atau Jeroan dari Luar Negeri berbunyi : “Pemasukan karkas, daging, dan/atau jeroan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapat Persetujuan Pemasukan dari Menteri.”

Dengan diktum ini, Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) adalah SYARAT MUTLAK bagi siapapun yang ingin memasukkan daging, karkas atau jeroan impor. Tanpa dokumen itu, siapapun bisa kena pasal pidana melakukan penyelundupan.

1)        18 Jan 2011 – 55 kontainer daging masuk dengan volume tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP di Tanjung Priok.

Penjelasan para pejabat Kementan di lapangan :

Impor Daging Ilegal

a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Prabowo Respatiyo Caturroso (yang baru dilantik 2010 lalu): pihak bea cukai  menahan sekitar 55 kontainer daging sapi impor karena kelebihan tonase di luar batas yang tertera di SPP. “Kelebihan tonase yang tidak sesuai dengan SPP disebabkan karena para importir sudah melakukan kontrak sebelum SPP keluar,” katanya.

b. Kepala  Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini : tidak ada penahanan kontainer, yang ada adalah pemeriksaan fisik dan sambil memberi kesempatan para importir untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 7 hari, di luar batas itu, dilakukan tindakan sita.  Menurutnya, semua daging yang masuk ke Tanah Air sudah dilengkapi persyaratan pemasukan (SPP), tetapi jumlahnya tidak sesuai. Pemasukan Sebanyak 55 kontainer itu sedang dimintakan  permohonan pemasukan daging melalui permohonan pemeriksaan karantina (PPK) online di Tanjung Priok.

Kasus ini belakangan tak dilanjutkan, bahkan beredar kabar 55 kontainer itu sudah dilepas menyusul diselesaikannya administrasi impor yang tertunda tsb.

2)        9 Feb 2011– Lagi, sebanyak 77 kontainer daging tertangkap di pelabuhan Tanjung Priok karena tidak memiliki dokumen SPP (illegal).  Menkeu Agus Martowardoyo  menyatakan celah dari penyimpangan tersebut karena pelabuhan sebagai perbatasan masih dihuni banyak pihak. Idealnya, pelabuhan hanya ditempati 3 pihak, imigrasi, karantina, dan Bea Cukai.

3)        15 Feb- Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia meminta Kementerian Pertanian segera membebaskan 77 kontainer daging impor yang disita di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengimpor Daging Indonesia Thomas Sembiring beralasan, 77 kontainer tersebut merupakan daging impor lega  karena pengusaha sudah mendapatkan izin untuk mengimpor daging tersebut dari Kementerian Pertanian. Menurut dia, puluhan kontainer itu memang seharusnya masuk ke Indonesia pada 31 Desember 2010. Namun, karena ada kendala dalam masalah transportasi maka baru masuk pada 18 Januari 2011.

Kenyataannya masa berlaku SPP 77 kontainer tersebut habis pada 31 Desember 2010, sedang importir memprediksi izin akan diperpanjang dengan mudah seperti biasanya.  Namun, tidak demikian, pasalnya pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan impor daging pada tahum 2011 hanya 50 ribu ton, alhasil izin tsb tak dapat diperpanjang.

Hingga kini pihak importir yang berkepentingan terus mendesak pemerintah memutuskan status 77 kontainer daging illegal tersebut agar ‘diputihkan’ alias dilepas

Penjelasan pihak Kementan kepada publik, terutama Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, mengatakan bahwa penahanan kontainer daging itu bukan oleh pihaknya, karena barang masih di lini 1, yaitu Bea dan Cukai. Hal itu juga diamini oleh Mentan Suswono dalam beberapa kesempatan.

Peta Masalah

A. Praktik Lama Para Importir

Praktik lazim yang merupakan metode permainan impor daging ini sudah biasa dilakukan importir nakal. Mereka mengapalkan barang/daging terlebih dahulu, baru mengurus SPP-nya kemudian, setelah kapal merapat. Tidak seperti impor sapi bakalan, dimana importir harus mencantumkan nomor SPP ke pihak eksportir. Dalam kasus impor daging beku, Meski jelas-jelas SPP wajib dimiliki sebelum importir memasukkan daging, namun mereka tidak perlu mencantumkan nomor SPP kepada produsen asal daging impornya.  Kabarnya, importir juga bisa berkolusi dengan aparat dengan cara menyebutkan kode khusus untuk meyakinkan negara eksportir agar dapat daging.

Pola “penyelundupan” ini, yakni memasukan daging tanpa SPP, bukan barang baru dalam bisnis daging. Apalagi, Itu sebabnya, sering kali daging sudah di pelabuhan, SPP baru menyusul dibuat. Tidak heran pula jika dua tahun berturut-turut data impor daging antara Kementerian Pertanian dengan BPS berbeda jauh. Data Kementan menyatakan impor antara 60.000-70.000 ton/tahun, tapi realisasi impor versi BPS mencapai ratusan ribu ton

Sayangnya penjelasan pihak Karantina Pertanian juga dianggap tak masuk akal oleh importir maupun publik. Menurut mereka, penahanan kontainer daging tersebut terjadi di lini 1, yaitu Bea dan Cukai. Padahal, setiap produk pertanian dari luar yang masuk ke Indonesia, terlebih dahulu diperiksa dokumennya oleh pihak karantina. Setelah dinyatakan lengkap, baru dilaporkan/dibawa ke Bea dan Cukai untuk diurus dokumen PIB-nya (Pemberitahuan Impor Barang).

Dalam hal ini seharusnya pihak karantina menjelaskan kepada publik, bahwa 77 kontainer daging tersebut statusnya adalah barang selundupan, sehingga saat ini dilimpahkan kepada aparat berwenang, baik itu kepolisian maupun aparat bea-cukai pelabuhan.   Ini hanya soal komunikasi sepertinya.

B. Pembagian Tak Adil

Ketua Umum Lembaga Kedaulatan Pangan Nasional, Drh. Nusirwan Adil menilai, keributan soal impor daging karena pembagian kuota yang tidak adil. Ada perusahaan yang diberi kuota sangat besar, meski kinerja perusahaan itu tidak terlalu baik.

Lembaga Kedaulatan Pangan Nasional mencatat, pada semester pertama 2010, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan SPP dengan volume mencapai 29.500 ton. Dari jumlah ini, terdapat sekitar 5.000 ton dalam bentuk jeroan. Jumlah impotir yang mendapat kuota semester pertama sekitar 26 perusahaan.

Dari 26 perusahaan tersebut, importir yang mendapat SPP paling besar adalah PT Sumber Laut Perkasa dan PT Inveksindo — milik pengusaha daging Basuki Hariman — dengan jumlah total 9.000 ton. Besarnya volume yang diberikan pemerintah kepada dua perusahaan ini menimbulkan kecemburuan para impotir lain. Sementara impotir lainnya hanya diberikan SPP dengan volume relatif kecil. Misalnya PT Bayu Lestasi hanya dapat 20 ton, PT Causa Prima Ashar sekitar 350-390 ton, PT Sojizt mendapat 400 ton, PT Bina Mentari Tunggal 1.300 ton, PT Bumi Mestro sekitar 2.000 ton, PT Sukanda 2.000 ton dan Indo Guna 1.000 ton.

C. Fakta

Kementerian Pertanian bertindak sigap dengan memberlakukan kebijakan baru impor daging sapi mulai 1 April 2011. Dokumen sertifikat kesehatan yang menerangkan status daging yang akan dimasukkan ke Indonesia wajib menyertakan nomor Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) atau yang dikenal dengan izin impor. kewajiban penyertaan nomor SPP pada sertifikat kesehatan bertujuan mencegah spekulasi yang dilakukan para importir.  Sementara itu, Kementan menyatakan “Pelanggaran hukum harus disikapi dengan sanksi hukum, tidak dengan membuat kebijakan baru,” Senin (7/3/2011) di Jakarta.

20 Maret 2011 - Posted by | A-Pertanian-Peternakan, Berita Media

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: