Yuari_Official Website

Ayo kawan, berbagi untuk negeri… ^_^

Indonesia Butuh Pemimpin Yang Merakyat

15b.jpgDuaberita - Istilah sandang, pangan, dan papan sangat akrab

terdengar di telinga kita pada masa pemerintahan Orde Baru. Ketiga istilah ini sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

Pada masa itu, kebutuhan akan hal yang bersifat materi sangat diutamakan. Namun kebutuhan yang bersifat “imateri”, seperti hak informasi, bersuara, berpendapat, dan berpolitik, rakyat tidak mendapatkan haknya secara leluasa.

Sedangkan pada pasca reformasi, rakyat diberi keleluasaan untuk berpendapat bahkan memberikan kritikan terhadap pemerintah. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kesejahteraan sering terbengkalaikan. Belakangan ini ada kelangkaan minyak tanah serta kurangnya stok beras nasional adalah bukti empirik yang tidak bisa dibantah. Padahal dua hal ini menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat kita.

Belajar dari kasus demi kasus, seharusnya dijadikan catatan kritis bagi pengelola pemerintahan sekarang baik bagi kalangan eksekutif mapun legislatif. Jangan sampai kelemahan-kelemahan tersebut dijadikan modus politik sesaat.

Apabila hal ini tetap dilakukan dari tahun ke tahun, maka tidak menuntut kemungkinan terjadinya pergeseran nilai dan tujuan, yakni dari modus kebutuhan pangan untuk kesejahteraan rakyat menjadi modus politik untuk kepentingan kelompok tertentu.

Nilai dan fungsi beras di negeri ini sudah menjadi komoditas politik sehingga yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan sesaat. Bahkan tidak adanya solusi alternatif dari pemerintah yang bersifat jangka panjang, agar tiap akhir tahun bangsa kita tidak diributkan oleh urusan domistik yang berakibat fatal menjadi komoditas politik. Lagi-lagi rakyat yang dirugikan.

Bersamaan dengan kepentingan-kepentingan yang selalu mewakili kelas penguasa dan pengusaha akan sangat rentan terhadap krisis demi krisis, seperti krisis kepercayaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada para pemegang kekuasan yang diakibatkan oleh tidaknya memperhatikan akan kebutuhan mendasar masyarakat.

Apalagi sampai terjadinya pada krisis kebijakan. Ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak berpegang pada kepentingan orang banyak, tapi hanya pada segelintir orang, karena demi stabilitas kekuasaan dan keuntungan semata, maka faktanya tidak bisa ditutupi bahwa harga beras pada bulan Novermber lalu sudah naik 25 persen.

Gambaran ini menggarisbawahi bahwa kemiskinan semakin akut di negara kita. Seharusnya pemerintah mempunyai perhatian serius dalam bidang pangan, mengingat data angka kemiskinan Bank Dunia menunjukkan bahwa 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Kalangan ini hidup dengan kurang dari 2 dollar AS atau Rp 19.000 per har.

Angka kemiskinan ini menunjukkan kondisi riil masyarakat kita. Apabila jumlah populasi rakyat miskin sampai 49 persen, mereka akan sangat terbebani dengan melonjaknya harga beras. Jika angka ini tidak dijadikan pijakan pemerintah dalam membuat kebijakan, maka apalah jadinya nasib rakyat.

Meminjam pandangan moral al-Qur’an, bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya adalah untuk segenap kepentingan umat manusia. Namun, tatanan kebijakan bangsa ini telah merampas hak sebagian besar rakyat hanya untuk kepentingan sesaat dan kelompok tertentu. Semoga masih ada hati nurani dalam upaya mensejahterakan masyarakat kita. (/Riri Wijaya)

sumber : http://www.duaberita.com

8 Maret 2008 - Posted by | Berita Media

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: