Yuari_Official Website

Ayo kawan, berbagi untuk negeri… ^_^

Politik Islam Menunggangi Demokrasi

Perdebatan seputar Islam dan demokrasi telah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Dan sepanjang waktu itu pula belum ada kata sepakat diantara para ulama apakah menerima atau menolak demokrasi. Sebagian berpendapat demokrasi haram hukumnya termasuk terlibat dalam pemerintahan yang menerapkan system ini dan setiap orang yang masuk kedalamnya berdosa karenanya, karena demokrasi berasal dari barat dan bukan Islam. Disisi yang lain, sebagian besar berpendapat tidak mengapa terlibat dalam pemerintahan yang menerapkan system demokrasi, karena memang saat ini kaum muslimin tidak memiliki daulah yang menjalankan sistem khilafah, sehingga dengan terlibat dalam pemerintahan dapat merintis kembali penegakkan syariat Allah di muka bumi dan mulai membangun pilar-pilar khilafah. Dalam demokrasi memang ada prinsip yang sejalan dan yang bertentangan dengan Islam. Tapi alasan ini tidak dapat mengharamkan seseorang terlibat dalam pemerintahan. Apalagi memang berniat untuk berdakwah dan memperbaiki pemerintahan. Karena kita ketahui bersama bahwa dakwah juga sebuah kewajiban.Kaum muslimin harus memahami bahwa yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita berkeyakinan bahwa demokrasi lebih baik dari pada sistem politik Islam, bahwa demokrasi lebih utama dari pada menegakkan syariat Islam dan anggapan lain yang lebih mendewakan demokrasi daripada Islam, maka hal tersebut sudah masuk kedalam ranah Akidah, karena dengan berkeyakinan seperti itu berarti sama halnya dengan menegasikan Allah Swt itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa Islam telah memiliki sistem politik dan pemerintahan yang paripurna dengan konsep khas yang tidak dapat disandingkan dengan sistem lain diluar Islam apalagi menggantikan sistem Islam. Sangat besar kemungkinan untuk kita menegakkan syariat Islam disebuah negeri, tapi ia butuh kesempurnaan sistem dalam konsep negara ”Khilafah” yang kekuasaannya tidak terbatas pada wilayah teritorial negara bangsa. Akan tetapi melingkupi kaum muslimin sedunia, dimanapun mereka berada. Lalu bagaimanakah sikap kita? Tentang DemokrasiSesungguhnya demokrasi saat ini mengalami deviasi makna. Tiap negara memiliki pemahaman sendiri. Demokratis di sebuah negara belum tentu demokratis di negara lain. Kaum muslimin yang mengharamkan demokrasi memahaminya sebagai bentuk pemerintahan rakyat dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Adapun di dalam Islam, kedaulatan tertinggi di tangan Allah Swt, bukan manusia; La Hukma Illa Lillah. Itu adalah perkataan yang benar, tetapi konteksnya tidak tepat. Tidak ada satupun aktivis Islam yang berbicara demokrasi dan mengambil manfaatnya benar-benar meyakini kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran pemahaman seperti itu. Setiap muslim, harus bertindak hati-hati dalam memberikan penilaian. Terlalu mudah memvonis syirik atau haram sama bahayanya dengan terlalu mudah dalam membolehkannya. Harus diakui bahwa tidak ada kesamaan pandangan tentang makna demokrasi. Jadi, fatwa hukum yang diberikan pun tidak baku keharaman dan ke-syirk-annya. Kita pun dapat mengembalikan urusan itu kepada baraatul ashliyah (hukum awal)nya, yaitu mubah. Ada pula yang memandang demokrasi berasal dari Barat yang kafir. Jika alasan itu dijadikan dasar pengharaman demokrasi, sesungguhnya hal itu tidak tepat. Memang benar demokrasi berasal dari sistem Barat. Namun, tidak ada yang mengingkari bahwa Rasulullah Saw pernah menggunakan cara orang Majusi (Persia) ketika Perang Ahzab, yaitu menggali khandaq (parit besar) atas usul sahabatnya dari Persia, Salman al Farisi. Nabi Saw pun memanfaatkan jasa tawanan Perang Badar untuk mengajarkan baca tulis kepada anak-anak kaum muslimin walaupun tawanan itu musyrik. Rasulullah Saw pernah pula membubuhkan stempel ketika mengirim surat dakwah kepada para penguasa sekitar Jazirah Arab sebagai bentuk pengakuan beliau terhadap kebiasaan yang mereka lakukan agar mereka mau menerima surat dakwahnya, Sedangkan hal tersebut tidak dikenal sebelumnya oleh Rasulullah Saw. Jadi, tidak ada satu pun ketetapan syariat yang melarang mengambil kebaikan dari pemikiran teoritis dan pemecahan praktis nonmuslim dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan nash yang jelas makna dan hukumnya serta kaidah hukum yang tetap. Sekali lagi pemecahan teoritis dan pemecahan praktis. Oleh karena hikmah adalah hak muslim yang hilang, sudah selayaknya kita merebutnya kembali. Islam hanya tidak membenarkan tindakan asal comot terhadap segala yang datang dari Barat tanpa ditimbang di atas dua pusaka yang adil, alQuran dan asSunnah. Memahami Permasalahan Secara umum, demokrasi adalah sebuah tatanan pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian slogan yang sangat terkenal dari Benjamin Franklin tentang definisi demokrasi. Walhasil, demokrasi minimal memberikan kepada manusia dua hak : 1. Hak Membuat Hukum (legislasi).2. Hak Memilih Penguasa. Untuk lebih mudahnya, akan dijelaskan bahwa kewenangan rakyat untuk membuat hukum yang bertentangan dengan islam adalah haram dan bersifat ushul (prinsip). Sedangkan dalam sistem memilih penguasa/ kepala negara hal tersebut masih dapat didiskusikan…. dan bersifat furu’ (cabang). Karena juga banyak dalil yang membolehkan untuk masuk dan mengelola pemerintahan untuk menjalankan syariat islam. Mengapa demokrasi haram? demokrasi itu haram bukan karena konsepnya bahwa rakyat menjadi sumber kekuasaan, melainkan karena konsepnya bahwa manusia berhak membuat hukum (kedaulatan di tangan rakyat) yang boleh jadi itu bertentangan dengan hukum Allah. Kekufuran demokrasi dari segi konsep kedaulatan rakyat tersebut sangat jelas, sebab menurut Aqidah Islam, yang berhak membuat hukum hanya Allah SWT, bukan manusia. Firman Allah SWT (artinya) : Menetapkan hukum hanyalah hak Allah.” (QS Al-An’aam : 57) Walaupun ayat tersebut bersifat umum, tapi itulah titik kritis dalam demokrasi yang sungguh bertentangan secara frontal dengan Islam. Pada titik itulah, demokrasi disebut sebagai sistem kufur. Sebab sudah jelas, memberi hak kepada manusia untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum syara’ adalah suatu kekufuran. Firman Allah SWT (artinya) : “Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (QS Al-Maa`idah : 44) Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Allah Swt serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Perlu digarisbawahi bahwa demokrasi memang memungkinkan manusia untuk membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa demokrasi juga memberikan peluang perjuangan penegakkan syariat Islam untuk berkembang, dimana saat ini khilafah belum berdiri. Sebagai contoh, RUU Pornografi seharusnya tidak perlu diperdebatkan apakah ini perlu disahkan atau tidak diparlemen. Karena sudah sangat kita pahami bahwa segala bentuk kemaksiatan tidak boleh berkembang dimasyarakat dan ini diakui oleh semua agama. Seharusnya diparlemen tidak membahas disahkan atau tidak, tetapi langsung menjabarkan dalam bentuk tata aturan pelaksanaan memberantas segala bentuk pornografi dan pornoaksi dimasyarakat, karena sudah jelas dalam Islam hal tersebut haram hukumnya. Jadi sangat jelas demokrasi sangat memungkinkan untuk menggulingkan segala bentuk penegakkan syariat Islam dan menentang hukum-hukum Allah Swt. Disinilah letak kemungkaran demokrasi terhadap Islam. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam dan dapat dimusyawarahkan, jika dilandasi dengan Akidah Islamiyyah. Kenapa demikian? Bagaimanakah sikap kita dalam mematuhi produk Hukum yang ada di Negeri ini. Padahal itu bukan berasal dari produk hukum dari sistem demokrasi. Sebagai contoh apa hukumnya kita mematuhi hukum berlalu lintas, memakai helm misalnya? Sekolah atau kuliah yang aturanya juga hasil dari sistem bobrok ini? Haramkah…? Berdosakah…? Ketahuilah Islam datang selain untuk masalah Tauhid, perbaikan Akhlak dan lain sebagainya, salah satunya adalah untuk memberi kemaslahatan dan menolak mafsadat. Dalam menentukan sebuah kesepakatan (Musyawarah) ada 2 hal yang keduanya harus dibedakan: 1. Bila yang dimusyawarahkan itu berkaitan dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya / nash syara’nya, maka dalam hal ini pendapat manusia adalah dilarang. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ada bid’ah sedikitpun. Manusia hanya boleh bermusyawarah tentang teknis pelaksanaanya saja. Sebagai contoh bila dalam musyawarah itu akan dibahas masalah status minuman kemaksiatan, maka dalam hal ini tidak boleh ada pendapat manusia yang mendukung kemaksiatan. Sebab statusnya sudah jelas Haram, yang perlu dimusyawarakan adalah masalah uslub (teknis) pelarangannya dilapangan, misalnya siapa bagian operasi sweping di toko-toko minuman, siapa bagian memburu produsennya, siapa yang menghukum pelakunya dan lain sebagainya2. Bila yang dimusyawarahkan itu berkaitan dengan masalah Uslub (Teknis) maka boleh pendapat manusia diminta. Dalam hal ini ada 2 macam :a. Uslub (teknis) yang berkaitan dengan bidang khusus, maka yang diambil pendapat (yang diajak musyawarah) hanya pendapat orang yang ahli tentang masalah itu. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw pada waktu menentukan strategi di Perang Badar Al Kubra, Beliau berpendapat untuk memenangkan pertempuran pasukan harus menguasai tempat tertentu, tetapi kemudian ada seorang shahabat (Khubab bin Mundhir) yang menanyakan kepada beliau apakah hal ini pendapat beliau ataukah wahyu dari Allah. Bila wahyu maka tidak akan dibantah, tetapi bila hal ini pendapat nabi, maka Khubab mengusulkan untuk menempati sebuah wadi (oase) di medan Badar. Rasulullah kemudian menjelaskan ini bahwa hal ini adalah pendapat beliau pribadi, dan kemudian beliau menarik pendapatnya dan kemudian menerima pendapat Khubab sebab Khubab adalah orang yang tinggal di daerah tersebut dan merupakan orang yang paling kenal dengan medan pertempuran, seraya mengabaikan pendapat pribadi dan pendapat shahabat-shahabat yang lain.b. Bila yang dimusyawarahkan adalah dalam hal Uslub (Teknis) yang telah dimengerti oleh banyak orang maka dalam hal ini pendapat mayoritas-lah yang dipakai. Kita dapat mengambil ibroh dari kisah terjadinya perang Uhud. Rasulullah sebenarnya menginginkan pasukan bertahan di dalam kota, akan tetapi mayoritas shahabat (terutama shahabat-shahabat yang usianya masih muda) memilih menunggu musuh di luar kota Madinah. Karena suara mayoritas menghendaki menunggu musuh di luar kota, maka Rasulpun memutuskan untuk menunggu musuh di luar kota, walaupun beliau sendiri menginginkan di dalam kota. Bertahan dalam kota atau menunggu musuh di luar kota adalah masalah-masalah teknis (strategi) pertempuran yang diketahui oleh banyak orang, karena semua shahabat adalah penduduk kota Medinah, yang mengerti seluk beluk kota Medinah. Jadi masalah betahan di dalam kota atau menunggu musuh di luar kota bukan masalah wahyu yang sudah dinash. Dari sinilah kita bisa mengambil ibroh bahwa dalam masalah-masalah urusan teknis yang telah diketahui banyak orang, maka boleh diambil suara terbanyak. Sebagai contoh, Rasulullah Saw tidak pernah menentukan secara jelas bagaimanakah teknis memilih khalifah/pemimpin negara. Begitu juga peralihan kekuasaan dari satu khalifah ke khalifah yang lain semasa banyak sahabat masih hidup, sehingga menjadi Ijma’ shahabat bahwa boleh menggunakan beberapa uslub untuk memilih khalifah atau kepala negara. Dengan demikian dalam memilih siapakah calon kepala negara/Khalifah boleh dengan banyak teknis dalam hal ini mengambil suara mayoritas juga dapat dilakukan dan menggunakan Ahlul hali wal aqdi (parlemen) Juga dapat dilakukan. Jadi untuk memilih calon kepala negara (khalifah) dalam Islam bisa dicari dengan uslub (teknis) pemilihan umum. Begitu juga dalam pelaksanaan teknis penerapan undang-undang dalam kehidupan bernegara, seperti tata tertib berlalu lintas atau masalah pornografi dan pornoaksi. Esensi Demokrasi Esensi demokrasi, terlepas dari berbagai definisi dan istilah akademis, adalah wadah masyarakat untuk memilih seseorang mengurus dan mengatur urusan mereka. Pimpinannya bukan orang yang mereka benci, peraturannya bukan yang mereka tidak kehendaki, dan mereka berhak meminta pertanggungjawaban penguasa jika pemimpin tersebut salah. Mereka pun berhak memecatnya jika menyeleweng, mereka juga tidak boleh dibawa ke sistem ekonomi, sosial, budaya atau sistem politik yang tidak mereka kenal dan tidak mereka sukai. Jika demikiran esensi demokrasinya, di mana letak pertentangannya dengan Islam? Mana dalil yang membenarkan anggapan itu? Siapa saja yang mau merenungi esensi demokrasi, pasti akan mendapati kesamaannya dengan prinsip Islam, Misalnya, Islam mengingkari seseorang yang mengimami orang banyak dalam sholat, sementara makmum membenci dan tidak menyukainya. Rasulullah Saw bersabda, Ada tiga orang yang sholatnya tidak dianggat melebihi kepalanya sejengkal pun, lalu beliau menyebut orang yang pertama Orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan mereka tidak menyukainya”.(HR Imam ibnu Majah. Al Bushairi berkata dalam az Zawaid, isnad-nya shahih dan perawinya tsiqah dan Ibnu Hibban dalam shahihnya al Mawardi. Keduanya dari Ibnu Abbas). Sebaik-baik pemimpin kamu kepala pemerintahan- adalah orang yang mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendoakan kebaikanmu dan kamu mendoakan kebaikan untuknya. Sejelek-jeleknya pemimpin kamu adalah yang kamu benci dan ia membenci kamu, kamu mengutuknya dan ia mengutuk kamu”. (HR Imam Muslim dari Auf bin Malik). AlQuran pun mengecam para penguasa tiran di muka bumi, seperti Firaun, Namrudz, penguas kaum Ad, dan alat-alat penguasa, seperti Hamman dan tentaranya, serta bapak kapitalis dunia, Qarun. Hadis pun mengecam penguasa yang tirani. Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat lembah dan di dalam lembah itu ada sumur bernama Hab-Hab yang Allah sediakan bagi penguasa yang sewenang-wenang dan menentang kebenaran.” (HR Imam Thabrani denga sanad hasan. Begitu pula Imam Hakim dan disahihkan adz Dzahabi). Masih banyak hadist-hadist serupa yang bertebaran dalam kitab-kitab hadist. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa jiwa demokrasi adanya keseimbangan antara state (negara/pemerintah/penguasa) dengan people (rakyat), persamaan sesama manusia, dan kewajiban meluruskan penguasa yang menyimpang sudah lama ada di dalam Islam. Dalam pidato pertamanya sejak diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar ash Shiddiq Ra berkata, ”Wahai manusia! Kalian telah mengangkatku. Oleh karena itu, jika kalian melihat aku berada dalam kebenaran, bantulah aku. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memimpin kalian. Jika aku melanggar Allah, tidak ada kewajiban taat bagi kalian kepadaku”.Adapun saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab Ra pun pernah berkata, ”Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada orang yang mau menunjukkan aibku kepadaku”. Beliau berkata pada kesempatan yang lain, ”Hai sekalian manusia! Siapa di antara kalian yang melihat kebengkokan pada diriku, hendaklah dia meluruskanku!” Kemudain, ada salah seorang yang menjawab, ”Demi Allah, wahai putera alKhattab! Jika kami melihat kebengkokan pada diri anda, kami akan meluruskannya dengan pedang kami.” Pernah pula ada seorang wanita yang meluruskan kekeliruan Umar tentang mahar wanita, tetapi Umar tidak menganggapnya sebagai bentuk merendahkan harga dirinya. Beliau justru berkata, Benar wanita itu dan Umar yang salah (meski para ulama hadist masih mempersoalkan kesahihan riwayat dua cerita itu). Kita dapat melihat betapa pemuka-pemuka umat itu telah mengajarkan cara hidup yang hakiki. Begitu pula, kaum muslimin saat itu yang tidak punya rasa sungkan, apalagi takut untuk mengkritik penguasa yang menyimpang. Islam telah mendahului paham demokrasi dengan menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi penopang esensi dan substansi demokrasi. Namun, Islam menyerahkan perincian dan penjabarannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai prinsip-prinsip agama dan maslahat dunia mereka, perkembangan kehidupan mereka, masa dan tempat, serta perkembangan situasi dan keadaan manusia.Sebenarnya, penggunaan istilah-istilah asing seperti demokrasi untuk mengungkapkan makna-makna Islami bukanlah hal yang kita inginkan. Namun, kita tidak mungkin menutup mata karena itulah istilah yang populer digunakan manusia. Dan ini adalah pilihan strategi dan bukan masalah Akidah Islamiyah. Justru kita harus mengerti maksudnya agar tidak salah paham atau mengartikannya dengan arti yang tidak sesuai dengan kandungannya atau tidak sesuai dengan maksud orang yang mengucapkannya. Dengan demikian, fatwa yang kita jatuhkan pun sehat dan seimbang. Selain itu kita juga harus mulai mengenalkan istilah-istilah yang sesuai dengan syariat beserta definisi dan pengertianya sejelas-jelasnya. Agar masyarakat mulai tercerahkan pemikirannya dengan pemikiran yang islami.Tidak masalah jika istilah-istilah itu datang dari luar kita karena kisaran fatwa/pembuatan hukum bukan pada istilahnya, melainkan esensi dan substansinya. Judi tetaplah judi walau dinamakan SDSB. Khamr tetaplah khamr walau dinamakan jamu. Umar bin Khattab Ra pernah merelakan tidak menggunakan istilah jizyah kepada kaum Nashrani di bawah naungan kekuasaannya karena mereka merasa direndahkan dengan istilah itu. Umar menerimanya sambil berkomentar, “Mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka menolak nama (bungkus), tetapi menerima isinya”. Dalam Konteks Indonesia yang sering kita sebut yang terpenting substansi adalah seperti apa yang dilakukan Umar dan Rasulullah pada perjanjian Hudaibiyah. Jika orang-orang non muslim tidak menerima istilah-istilah yang ada dalam Al Qur’an, maka untuk sementara kita menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh publik terlebih dahulu tidak menjadi masalah, yang terpenting kita yang memperjuangkannya mengerti bahwa yang kita perjuangkan adalah hukum-hukum syara’. Di dalam Al Qur’an sendiri diakui adanya pluralitas (perbedaan), ingat pluralitas bukan pluralisme. Karena pluralisme sudah menjadi ideologi tersendiri yang menganggap semua agama itu sama sementara didalam Al Qur’an antara Islam dan kafir tidaklah sama, sementara pluralitas menunjukkan adanya perbedaan (Di Al Qur’an kita sering mendapati kalimat yang menuliskan yahudi, nasrani, kaum munafiq dan lain sebagainya). Contoh; jika dalam pembahasan RUU APP, apakah dalam konteks istilah harus di Arabkan. Apakah dalam konteks perjuangan penegakkanya tidak boleh menggunakan argumen tidak sesui dengan budaya ketimuran (padahal budaya ketimuran itu identik dengan islam, budaya barat itu identik dengan budaya peradaban barat), selain kita menggunakkan argumen RUU APP/kemaksiatan tidak sesuai dengan Norma Agama. Itu semua hanyalah bahasa diplomasi dalam teknik lobi dan negosiasi dengan orang yang menolak pemberlakuan uandang-undang tersebut. Sekali lagi yang terpenting saat ini kaum muslimin mengerti bahwa itu adalah aturan yang landasanya syariat islam. Karena itulah yang baru bisa kita lakukan, oleh karena itu proses nasrul fikroh islam ditengah masyarakat harus terus dilakukan. Agar kedepan tidak berbenturan dengan sebagian kaum muslimin yang belum mengerti tentang hukum-hukum syara’. Di dalam istilah Islam, ada ahli syura yang tergabung dalam ahlul halli wal aqdi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kepada merekalah aspirasi umat disalurkan, lalu dimusyawarahkan untuk dijalankan penguasa. Imam Ibnu Katsir mengemukakan di dalam tafsirnya dengan mengutip riwayat dari Ibnu Mardawaih dari Ali Ra bahwa ia pernah ditanya tentang maksud azam pada ayat, ”Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian jika kamu telah ber-azam, bertawakkal-lah kepada Allah”. (QS Ali Imran:159). Hakikat Penolakan Tawaran Sebagian orang berpendapat mengharamkan terlibat dalam pemerintahan dengan alasan bahwa Rasulullah Saw menolak tawaran Kafir Quraisy untuk diberikan kekuasaan di Dar annadwah. Untuk lebih jelasnya mari kita kaji siroh itu. Di dar an-Nadwah, ketika ditawarkan oleh kafir Quraisy tentang harta atau kekuasaan, Rasulullah Saw memang menolaknya. Tetapi kita tahu bahwa harga atas harta dan kekuasaan itu sungguh naif, yaitu Rasulullah Saw harus berhenti dari dakwah. Siapapun orangnya pasti tahu bahwa tawaran itu sungguh tidak logis. Harta dan tahta itu tidak mungkin ditukar dengan menghentikan dakwah. Ini sama saja menolak kenabian, sebab tugas utama seorang nabi adalah dakwah. Maka sangat teramat wajar bila Rasulullah Saw menolaknya mentah-mentah. Itu tercermin dari ungkapan dan jawaban beliau yang disampaikan oleh Abu Thalib, Wahai paman, meski pun mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku agar aku berhenti dari dakwah ini, pastilah tidak akan kulakukan. Hingga nanti Allah Swt menangkan dakwah ini atau aku mati bersamanya. Imbalan atas harta dan kekuasaan itu terlalu mahal, sebab yang mereka tuntut adalah berhenti dari dakwah. Jadi ini bukan tawaran yang adil dan siapapun pasti tidak akan menerimanya. Mereka yang mengharamkan masuk parlemen dengan dasar penolakan Rasulullah Saw atas kekuasan atau harta yang ditawarkan dalam peristiwa ini telah lupa dan kurang cermat, bahwa tawaran itu memang tidak adil sama sekali. Jadi argumen ini tidak terkait dengan keharaman masuk parlemen. Sedangkan di masa kini, ketika partai Islam berupaya masuk parlemen, tidak ada konsekuensi untuk berhenti dari dakwah. Tidak ada yang menawarkan hal itu dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa kalau partai Islam mau masuk parlemen harus dengan syarat berhenti dari berdakwah dan tidak boleh menegakkan Islam. Tidak ada bayaran untuk itu. Dakwah Lewat Kekuasaan Siapa bilang Rasulullah SAW menghindari dakwah lewat kekuasaan ? Surat-surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada para raja itu adalah dakwah lewat jalur kekuasaan. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak hanya sekali berkirim surat. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa mendapatkan surat asli yang beliau kirim kepada para raja dunia yang intinya mengajak mereka masuk Islam. Mengapa raja yang diajak masuk Islam ? Mengapa bukan rakyatnya ? Mengapa beliau tidak memulai dakwah di negeri lain seperti di Mekkah dengan metode dakwah sirriyah (rahasia) selama 3 tahun lamanya ? Mengapa langsung mengajak raja masuk Islam ? Jawabnya karena raja punya kekuasaan sehingga dengan masuk islamnya sang raja, maka dengan mudah Islam bisa berkembang, minimal akan merasakan kemulusan jalan dakwah yang memang dibutuhkan. Bahwa ada raja yang menolak ajakan itu bahkan ada yang merobek-robek surat beliau, itu adalah resiko dari sebuah bentuk dakwah. Tetapi yang masuk Islam dan merubah negaranya menjadi Islam jelas ada dan itu menjadi titik keberhasilan dakwah lewat kekuasaan. Benar bahwa dahulu Rasulullah SAW memulai dakwah tidak lewat jalur kekuasaan, bahkan cenderung merahasiakan dakwahnya, tetapi bukan berarti setiap dakwah itu harus dengan cara sembunyi. Sembunyi atau tidak merupakan hasil pertimbangan teknis yang dimasa itu memang dibimbing dengan wahyu. Tetapi analasia dan kajian tentang mengapa harus dakwah secara sembunyi pun tetap ada dan tidak diabaikan begitu saja. Buktinya, masa dakwah sirriyah 3 tahun itu hanya berlaku di Mekkah saja. Di luar Mekkah tidak dikenal dakwah seperti itu. Apalagi orang Madinah, mereka sama sekali tidak mengalami masa dakwah rahasia yang tiga tahun itu. Sebab alasan untuk merahasiakan dakwah memang tidak ada, tidak seperti di Mekkah. Urgensi Mempelajari Sirah Kita wajib mengambil pelajaran dari sirah Rasulullah SAW, bukan hanya apa yang tersurat saja melainkan harus mampu menganalisa yang tersirat. Maksudnya bukan sekedar menjiplak zhahirnya belaka, melainkan juga harus tafaqquh secara wa’yu dengan melakukan analisa ilmiyah tentang hal melatar-belakangi apa yang dilakukan oleh beliau. Kita tidak boleh menghilangkan siroh begitu saja, karena itu adalah sejarah yang banyak mengandung hikmah dan pelajaran dalam memahami realitas.Sehingga tidak semua yang kita dapat tentang Rasulullah SAW harus disikapi langsung dengan hitam putih sebelum dianalisa dengan baik dan cermat tentang istimbath hukumnya. Apakah hal itu menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Maka sebagai pemimpin umat, setiap orang dan jamaah harus cerdas dalam menganalisa sirah nabawiyah. Dr. Said Ramadhan Al-Buthy, Dr. Muhammad Al-Ghazali Al-Jabili, Syeikh Muhammad Munir Ghadhban, Dr. Musthafa As-Sibai adalah orang yang banyak menulis tentang ilmu Fiqhus Sirah. Yaitu memahami sejarah Rasulullah SAW dan menganalisanya untuk diistimbat menjadi sebuah manhaj dakwah. Agar kita tidak salah paham atas sirah beliau SAW. Kita wajib menelaah dengan baik ilmu ini agar tidak terlalu mudah berpendapat sebelum memperluas dahulu wawasan. Contoh dalam memahami strategi dalam perang Badar Ketika umat Islam menyongsong musuh dalam perang Badar, Rasulullah Saw meminta para shahabat untuk berhenti di suatu tempat dan menjadikannya basis pertahanan. Lalu salah seorang shahabat maju dan bertanya kepada Rasulullah Saw tentang latar belakang pemilihan tempat itu.Apakah memang didasari wayhu ataukah semata-mata ijtidah beliau. Rasulullah Saw menegaskan bahwa semata-mata ijtihad, tidak ada kaitannya dengan wahyu. Maka shahabat tadi memberikan masukan bahwa pilihan tempat itu kurang menguntungkan, seballiknya ada tempat lain yang secara hitungan strategis lebih baik. Rasulullah Saw pun setuju dengan pendapat itu dan memindahkan tempat peperangan. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan Rasulullah Saw itu pasti harus dipahami sebagai doktrin dan wahyu dari Allah Swt . Benar bahwa beliau itu tidak mengucapkan kecuali apa yang diwahyukan sebagaimana dalam Al-Quran ditegaskan, tetapi ada sisi-sisi manusiawi di mana wahyu saat itu tidak terlalu mengatur dan diserahkan kepada improvisasi beliau semata sebagai manusia biasa. Sehingga kita harus cerdas dalam memilah dan memilih manakah yang merupakan ketetapan wahyu dan manakah yang merupakan pilihan manusiawi. Dalam masalah musyawarah dan voting, kita bisa membaginya menjadi dua wilayah. Pertama, musyawarah yang bersifat internal dengan sesama muslim. Kedua, musyawarah ekternal antara umat Islam dengan pihak lain. Kalau musyawarah dengan sesama muslim yang shalih, hal yang dibicarakan selalu berada di dalam koridor aqidah dan syariah Islam. Hasilnya tidak akan ke luar dari yang telah dihalalkan Allah Swt. Siapapun yang menang, insya Allah hasilnya tidak akan melanggar agama. Namun kalau musyawarah dengan non muslim, maka wilayahnya adalah untung rugi buat kaum muslimin. Sebenarnya tetap tidak akan ada yang berubah dari hukum Allah, sebab diterima atau tidak, hukum dan syariah Allah tetap ada dan abadi.Yang jadi masalah tinggal negoisasi penerapannya dengan sesama penduduk yang non muslim. Misalnya, dalam kebolehan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Di suatu negeri memang dilarang, karena yang berkuasa kebetulan non muslim yang secara sengaja ingin menghalangi umat Islam menjalankan ibadahnya.Maka tugas umat Islam adalah bernegosiasi sedemikian rupa, agar hak-hak mereka sebagai muslim bisa didapatkan. Tentu saja berbagai bentuk nego itu perlu dilakukan, dengan mendahulukan prinsip perdamaian. Bukan langsung lewat pedang.Seandainya mekanisme pengambilan keputusan harus lewat voting, karena dianggap itulah jalan tengah dalam negosiasi, tentu saja perlu dijajaki dulu. Mungkin lewat voting bisa diupayakan. Maka para pemimpin muslim di negeri itu bertugas untuk melobi para wakil rakyat atau mereka yang ikut punya suara dalam voting. Targetnya sederhana saja, yaitu agar umat Islam boleh menjalankan agamanya dengan bebas.Nah, dalam kasus seperti ini, voting adalah bagian dari upaya menegakkan syariah. Walau pun bukan satu-satunya cara. Dan jangan dikatakan bahwa dengan cara ini, hukum Islam diserahkan kepada voting. Sekali-kali tidak! Sekali lagi itu hanyalah salah satu sarana.Yang ingin diambil manfaat dari voting ini adalah negosiasi dengan pihak luar, agar bisa mendapatkan angin kebebasan. Bukan mau bernegosiasi dengan Allah dalam menjalankan agama dengan cara separuh-separuh. Soal wajibnya memakai jilbab, kita yakin 100% wajib. Adapun kita melakukan negosiasi dengan cara voting adalah upaya memperjuangkannya agar bisa berjalan dengan lancar. Perjanjian HudaibiyahPerjanjian Hudaibiyah merupakkan sejarah yang tidak dapat kita hilangkan begitu saja, kisah itu mengajarkan kepada kita tentang teknik lobi dan negosiasi dengan kepentingan diluar islam baik secara sistem maupun individu. Selain itu kesabaran Muhammad terlihat pula ketika terjadi penulisan isi persetujuan itu, yang membuat beberapa orang kaum Muslimin jadi lebih kesal. Ia memanggil Ali b. Abi Talib dan katanya: Tulis: Bismillahir-Rahmanir-Rahim (Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang).” Berhenti!” kata Suhail. Nama Rahman dan Rahim ini tidak saya kenal. Tapi tulislah: Bismikallahuma (Atas namaMu ya Allah).” Kata Rasulullah pula: “Tulislah: Atas namaMu ya Allah.” Lalu sambungnya lagi: “Tulis: Inilah yang sudah disetujui oleh Muhammad Rasulullah dan Suhail b. ‘Amr.” Berhenti,” sela Suhail lagi. “Kalau saya sudah mengakui engkau Rasulullah, tentu saya tidak memerangimu. Tapi tulislah namamu dan nama bapamu.Lalu kata Rasulullah pula: “Tulis: Inilah yang sudah disetujui oleh Muhammad b. Abdillah.” Dan selanjutnya perjanjian antara kedua belah pihak itu ditulis, bahwa kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun – menurut pendapat sebagian besar penulis sejarah Nabi – atau dua tahun menurut al-Waqidi – bahwa barangsiapa dari golongan Quraisy menyeberang kepada Muhammad tanpa seijin walinya, harus dikembalikan kepada mereka, dan barangsiapa dari pengikut Muhammad menyeberang kepada Quraisy, tidak akan dikembalikan; bahwa barangsiapa dari masyarakat Arab yang senang mengadakan persekutuan dengan Muhammad diperbolehkan, dan barangsiapa yang senang mengadakan persekutuan dengan Quraisy juga diperbolehkan; bahwa untuk tahun ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus kembali meninggalkan Mekah, dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya; mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama tiga hari di Mekah dan senjata yang dapat mereka bawa hanya pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa senjata lain. Hasil perjanjian memang tampak tidak memberikan kebaikkan pada kaum muslimin, akan tetapi ini adalah hasil luar biasa terkait eksisitensi kaum muslimin dimasa yang akan datang. Praktek Voting di Zaman NabiSelesai ikrar Aqobah kedua itu, Nabi berkata kepada mereka: “Pilihkan dua belas orang pemimpin dari kalangan tuan-tuan yang akan menjadi penanggung-jawab masyarakatnya.” Mereka lalu memilih sembilan orang dari Khazraj dan tiga orang dari Aus. Kemudian kepada pemimpin-pemimpin itu Nabi berkata: “Tuan-tuan adalah penanggung-jawab masyarakat tuan-tuan seperti pertanggung-jawaban pengikut-pengikut Isa bin Mariam. Terhadap masyarakat saya, sayalah yang bertanggungjawab.” Selain Ikrar Aqobah II, banyak sekali bentuk praktek voting di zaman nabi Saw, yang intinya memang menggunakan jumlah suara sebagai penentu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, ketika musyawarah menentukan sikap dalam menghadapi perang Uhud. Sebagian kecil shahabat punya pendapat sebaiknya bertahan di Madinah, namun kebanyakan shahabat, terutama yang muda-muda dan belum sempat ikut dalam perang Badar sebelumnya, cenderung ingin menyongsong lawan di medan terbuka. Maka Rasulullah Saw pun ikut pendapat mayoritas, meski beliau sendiri tidak termasuk yang mendukungnya.Sebelumnya dalam perang Badar, juga Rasulullah Saw memutuskan untuk mengambil suara terbanyak, tentang masalah tawanan perang. Umumnya pendapat menginginkan tawanan perang, bukan membunuhnya. Hanya Umar bin Al-Khattab saja berpendapat bahwa tidak layak umat Islam minta tebusan tawanan, sementara perang masih berlangsung. Walaupun kemudian turun ayat yang mengoreksi ijtihad nabi Saw dan membenarkan pendapat Umar ra, namun peristiwa ini menggambarkan bahwa ada proses voting dalam pengambilan keputusan dalam sejarah nabi Saw.Maka bukan pada tempatnya buat kita untuk menyatakan bahwa sistem voting itu bertentangan dengan ajaran Islam. Meski orang-orang kafir menggunakan sistem voting juga, namun tidak berarti kita meniru cara mereka. Buktinya, Rasulullah Saw sendiri pernah menjalakannya. Kapan Voting Digunakan?Voting memang bukan jalan satu-satunya dalam musyawarah. Boleh dibilang voting itu hanya jalan ke luar terakhir dari sebuah deadlock musyawarah. Sebelum voting diambil, seharusnya ada brainstorming, atau bahasa kerennya ibda’ur-ra’yi. Dari sana akan dibahas dan diperhitungkan secara matematis faktor keuntungan dan kerugiannya. Tentu dengan mengaitkan dengan semua faktor yang ada. Kalau voting itu bersifat internal umat Islam, maka haram hukumnya bila voting mengarah kepada sesuatu yang tidak dibenarkan Allah SWT. Sedangkan bila voting dengan melibatkan non muslim atau musuh Islam, maka yang terjadi bukan menjual ayat Allah, melainkan bagian dari memperjuangkan agama Allah SWT agar bisa ditegakkan. Bila belum bisa 100%, maka minimal 50%. Dan begitu seterusnya. Itu semua adalah usaha untuk menegakkan syari’at-Nya. Bagaimana Sikap Kita Terhadap Demokrasi dan Produknya ? Dengan berbagai uraian diatas menjelaskan bahwa haramnya penetapan/pembuatan sebuah hukum terjadi ketika produk hukum tersebut bertentangan dengan syari’at Allah, maka kita tidak diperbolehkan mengikutinya. Akan tetapi jika produk hukum tersebut tidak bertentangan dan atau sejalan dengan syariat Allah, maka kita boleh mengikutinya. Terkait dengan masalah pemilu, hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, karena sebelum demokrasi lahirpun Islam telah memiliki kaidah-kaidahnya. Karena kebatilan demokrasi bukan dalam konteks memilih penguasa, akan tetapi pada peluang untuk membuat hukum yang bertentangan dengan Hukum Islam, karena hakekatnya tugas manusia adalah menjabarkan pada tataran aplikasi praktis dilapangan dan sekali lagi bukan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Islam.Jika kita kaji secara mendalam, ketika kita tidak masuk kedalam pemerintahan yang menggunakan sistem jahiliyah, sistem itu pun tetap ada dan bahkan akan berkembang lebih mengerikan lagi. Dengan tidak terlibat dalam pemerintahan, peluang untuk menjadikan syariat Islam sebagai hukum positif tidak akan pernah ada dan berbagai kemungkaran lain yang mungkin akan terjadi, yang disebabkan tidak adanya kaum muslimin yang memperjuangkanya baik dilembaga eksekutif maupun legeslatif.Akan tetapi dengan terlibat dalam pemerintahan kita dapat menegakkan syariat Allah walaupun secara perlahan-lahan dan menolak berbagai bentuk kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Menjalankan syariat dan menolak mafsadat, semua itu adalah sebuah kewajiban, dimana kita dituntut memperjuangkanya sekuat kemampuan. Ada sebuah kaidah fikih ”Maala yudroku kuluhu laa yutroku kuluhu” (apa-apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya). Jadi menurut kaidah ini kita tidak boleh meninggalkan sebuah kewajiban menegakkan syariat Islam ketika kita tidak dapat melaksanakan seluruhnya, akan tetapi kita dituntut memperjuangkan semampunya. Hal tersebut sesuai dengan dengan Firman Allah Swt dan Hadist Nabi Saw berikut ini: Bertawakalah kepada Allah Sesuai dengan batas kesanggupanmu.” (Q.S At-Taghabun : 16). Apabila aku memerintahkanmu sekalian dengan suatu perintah maka lakukanlah perintah itu semampu kalian.” (HR. Baihaqi dari Ibnu Abbas). Dengan terlibat dalam pemerintahan, gerakan dakwah akan dapat mengambil berbagai mashlahat, yang tidak mungkin diperoleh ketika meninggalkanya. Beberapa mashlahat tersebut adalah :1. mengantisipasi berbagai kemungkaran dan kerusakan yang terjadi melalui berbagai produk undang-undang yang cenderung merusak Islam.2. Memberikan contoh islami kepada masyarakat dan memberikan pemahaman dengan bentuk yang lebih nyata, sehingga masyarakat mampu merubah budaya negatif yang terdapat dimasyarakat.3. Mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap dunia Islam bahwa agama adalah solusi segala permasalahan bangsa ini dan mampu mengatur berbagai urusan kehidupan, baik bersifat khusus maupun umum yang tidak dapat dilakukan kecuali oleh mereka yang terlibat, untuk mewujudkan keadilan dan menghancurkan kebatilan.4. Menambah pengalaman para kader dakwah dalam mengelola pemerintahan, sebelum mengelola sebuah sistem kekhilafahan. Tanpa pelatihan semacam ini maka keahlian dalam mengelola daulah Islam tidak akan pernah didapatkan dan akhirnya khilafah dapat runtuh kembali(seperti kekhilafahan Turki Utsmani) akibat kaum muslimin tidak mengerti bagaimana mengelola sebuah daulah Islam secara baik.5. Menambah berbagai pusat studi islam yang dimiliki sebuah pemerintahan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa secara syariah.6. Boleh jadi, ketika orang-orang yang memiliki komitment keislaman yang tinggi dilarang untuk ikut terlibat dalm pemerintahan, posisinya akan digantikan oleh kalangan sosialis, komunis, salibis dan kepentingan lain yang tidak menyukai Islam tumbuh subur dinegeri ini. Jika mereka menduduki pusat-pusat kekuasaan maka mereka akan berusaha menggunakannya sekuat mungkin untuk memerangi kaum muslimin sendiri, seperti yang telah terjadi di orde baru dan disejumlah daerah di bumi ini. Dalam dua keadaan diatas, pilihan mengambil keterlibatan dalam pemerintahan tetap lebih kuat, karena ppersoalan terpenting tetap saja terjadi, baik dengan atau pun tanpa keterlibatan; yaitu pemerintahan yang ada tetap menjalankan sistem yang kufur ini. Dan apakah dengan kita diluar pemerintahan kondisi akan berubah? Kalau kita kaji hadist ini tentu lebih utama berdakwah dengan amal nyata dilapangan, dibandingkan berdakwah dengan lisan saja. Hadist Nabi saw:Barangsiapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran, ubahlah ia dengan tanganya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya, itulah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim). Firman Allah: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling menasehati supaya menta’ati kebenaran dan saling menasehati supaya menasehati kesabaran.” (Q.S Al-’Ashr :1-3). Dan hendaklah ada diantara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang – orang yang beruntung” (Q.S Ali Imran : 104) Melihat ayat tersebut diatas dan sejenisnya jelaslah bahwa setiap muslim apapun profesi dan keahliannya, apapun posisi dan jabatannya dan dimanapun ia berada, mempunyai kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan dan bidang keahliannya. Pada akhir ayat tersebut berbunyi “merekalah orang-orang yang beruntung“, semakin mempertegas kewajiban tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya, sehingga dakwah akan tegak dan kokoh seperti sebuah bangunan yang saling melengkapi. Disaat khilafah belum berdiri dan hari ini yang kita jumpai hampir disemua negara menggunakan demokrasi, maka sikap kita adalah menghancurkan demokrasi baik dari dalam maupun luar sistem. Hal tersebut akan efektif dalam menghancurkan substansi demokrasi dalam sebuah negara, ketika itulah kita mampu untuk menegakkan syariat Allah dibumi ini.Islam adalah solusi permasalahan umat, hari ini umat berhadapan dengan sistem jahiliyah. Didalam Al-qur’an terdapat solusi itu, khususnya didalam Q.S. Yusuf disana dengan nyata dijelaskan dengan fikih dakwah nabi Allah tersebut yang terlibat dalam pemerintahan jahiliyah, yaitu dengan berdakwah dipemerintahan tersebut, sekuat kemampuan. Tapi juga tidak menyalahkan mereka yang berdakwah diluar sistem, mungkin sekuat itulah kemampuannya dalam berdakwah.

10 Januari 2008 - Posted by | Tarbiyah Islamiyah, Tulisanku

6 Komentar »

  1. ass… ada info menarik ttg HTI di blog ane, ditunggu kedatanagnnya..\\

    Komentar oleh HTI | 21 Januari 2008

  2. oke dah ana lihat….wah tapi jangan menghujat HTI dong…..ciri-ciri orang ahli syurga adalah dia tidak membalas ketika mempunyai kesempatan untuk membalas alias bisa meredam kemarahan.

    biarkan saja temen2 di HTI berjalan dengan konsepnya dalam mendirikan khilafah ana atau anta berjalanlah dengan konsep masing-masing dalam mendirikan khilafah..

    fastabiqul khoirat…

    Komentar oleh yuari | 22 Januari 2008

  3. Ada buku bagus mengenai hal ini, judulnya “PANDANGAN TAJAM TERHADAP POLITIK”, buku ini mendapat pujian dari syaikh Al-Albani rahimahumullah. Isinya penuh dengan dalil bukan dengan dalih.

    Barakallahufikum.

    Komentar oleh Ibnu Shinniy | 24 Januari 2008

  4. pertanyaanya…kenapa harus dari syaikh Al-Albani..?ada tidak referensi lain…..buku itukan hanya mengingatkan kaum muslimin untuk tidak takhaluf politik…cobalah membuka wacana dengan tidak berasal dari satu ulama saja…..sehingga pemikiran kita tidak seperti katak dalam tempurung…

    ilmu itu dicari kemana saja dan kepada siapa saja……tidak berasal dari satu sumber atau satu golongan……

    Komentar oleh yuari | 25 Januari 2008

  5. Yang saya tanya, kenapa Nabi SAW tidak ambil tawaran kekuasaan tersebut. Padahal jika kekuasaan sudah ditangan, bukankah Beliau SAW lebih mudah menyebarkan dakwah. Toh ini semacam Politik juga kan

    Komentar oleh darmawan | 3 Juli 2008

  6. buat mas darmawan……
    coba deh mas baca sirohnya secara lengkap….
    nabi menolak tawaran itu karena nabi harus meninggalkan dakwah islam……ketika menerima tawaran dari para petinggi kafir quraisy di darun an-nadwah……ya jelas aja ditolak

    Komentar oleh yuari | 10 Juli 2008


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: