Yuari_Official Website

Ayo kawan, berbagi untuk negeri… ^_^

Kebijakan Impor Daging Sapi 2011

Daging Sapi Impor yang Banyak Beredar di Supermarket

A.Praktik Lama Importir

Praktik lazim yang merupakan metode permainan impor daging ini sudah biasa dilakukan importir nakal. Mereka mengapalkan barang/daging terlebih dahulu, baru mengurus SPP-nya kemudian, setelah kapal merapat. Tidak seperti impor sapi bakalan, dimana importir harus mencantumkan nomor SPP ke pihak eksportir. Dalam kasus impor daging beku, Meski jelas-jelas SPP wajib dimiliki sebelum importir memasukkan daging, namun mereka tidak perlu mencantumkan nomor SPP kepada produsen asal daging impornya.  Kabarnya, importir juga bisa berkolusi dengan aparat dengan cara menyebutkan kode khusus untuk meyakinkan negara eksportir agar dapat daging.

Pola “penyelundupan” ini, yakni memasukan daging tanpa SPP, bukan barang baru dalam bisnis daging. Apalagi, Itu sebabnya, sering kali daging sudah di pelabuhan, SPP baru menyusul dibuat. Tidak heran pula jika dua tahun berturut-turut data impor daging antara Kementerian Pertanian dengan BPS berbeda jauh. Data Kementan menyatakan impor antara 60.000-70.000 ton/tahun, tapi realisasi impor versi BPS mencapai ratusan ribu ton.

Sayangnya penjelasan pihak Karantina Pertanian juga dianggap tak masuk akal oleh importir maupun publik. Menurut mereka, penahanan kontainer daging tersebut terjadi di lini 1, yaitu Bea dan Cukai. Padahal, setiap produk pertanian dari luar yang masuk ke Indonesia, terlebih dahulu diperiksa dokumennya oleh pihak karantina. Setelah dinyatakan lengkap, baru dilaporkan/dibawa ke Bea dan Cukai untuk diurus dokumen PIB-nya (Pemberitahuan Impor Barang).

Dalam hal ini seharusnya pihak karantina menjelaskan kepada publik, bahwa 77 kontainer daging tersebut statusnya adalah barang selundupan, sehingga saat ini dilimpahkan kepada aparat berwenang, baik itu kepolisian maupun aparat bea-cukai pelabuhan.   Ini hanya soal komunikasi sepertinya.

B. Pembagian Tak Adil

Ketua Umum Lembaga Kedaulatan Pangan Nasional, Drh. Nusirwan Adil menilai, keributan soal impor daging karena pembagian kuota yang tidak adil. Ada perusahaan yang diberi kuota sangat besar, meski kinerja perusahaan itu tidak terlalu baik.

Lembaga Kedaulatan Pangan Nasional mencatat, pada semester pertama 2010, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengeluarkan SPP dengan volume mencapai 29.500 ton. Dari jumlah ini, terdapat sekitar 5.000 ton dalam bentuk jeroan. Jumlah impotir yang mendapat kuota semester pertama sekitar 26 perusahaan.

Dari 26 perusahaan tersebut, importir yang mendapat SPP paling besar adalah PT Sumber Laut Perkasa dan PT Inveksindo — milik pengusaha daging Basuki Hariman — dengan jumlah total 9.000 ton. Besarnya volume yang diberikan pemerintah kepada dua perusahaan ini menimbulkan kecemburuan para impotir lain. Sementara impotir lainnya hanya diberikan SPP dengan volume relatif kecil. Misalnya PT Bayu Lestasi hanya dapat 20 ton, PT Causa Prima Ashar sekitar 350-390 ton, PT Sojizt mendapat 400 ton, PT Bina Mentari Tunggal 1.300 ton, PT Bumi Mestro sekitar 2.000 ton, PT Sukanda 2.000 ton dan Indo Guna 1.000 ton.

C. Fakta

Kementerian Pertanian bertindak sigap dengan memberlakukan kebijakan baru impor daging sapi mulai 1 April 2011. Dokumen sertifikat kesehatan yang menerangkan status daging yang akan dimasukkan ke Indonesia wajib menyertakan nomor Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) atau yang dikenal dengan izin impor. kewajiban penyertaan nomor SPP pada sertifikat kesehatan bertujuan mencegah spekulasi yang dilakukan para importir.  Sementara itu, Kementan menyatakan “Pelanggaran hukum harus disikapi dengan sanksi hukum, tidak dengan membuat kebijakan baru,” Senin (7/3/2011) di Jakarta.

Mulai 1 April 2011 Kementerian Pertanian bakal memberlakukan kebijakan baru impor daging sapi. Dokumen sertifikat kesehatan yang menerangkan status daging yang akan dimasukkan ke Indonesia wajib menyertakan nomor Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) atau yang dikenal dengan izin impor.

Kewajiban penyertaan nomor SPP pada sertifikat kesehatan bertujuan mencegah spekulasi yang dilakukan para importir. Untuk bisa mengimplementasikan aturan baru ini, perlu ada persetujuan dari negara asal alias negara eksportir untuk daging sapi. Salah satunya dari Australia.

“Australia menerima kalau SPP itu harus disertakan dalam sertifikat kesehatan hewan. Kalau ada penyesuaian aturan, mereka akan menerima,” ujarnya seusai menerima kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kelautan Australia Joe Ludwig Rabu (9/3).

Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Joe Ludwig mengatakan, pihak Australia bersedia untuk melakukan penyesuaian aturan jika memang diperlukan. “Sebab Indonesia adalah mitra perdagangan penting untuk Australia, dan pasar pertanian kami yang terbesar keempat,” jelasnya.

Catatan saja, Australia adalah salah satu negara asal dari daging sapi yang diimpor oleh Indonesia. Australia memiliki 30% pangsa pasar ekspor daging dan sapi ke Indonesia. Selain Australia, Indonesia juga mengimpor daging sapi dari Selandia Baru, Kanada dan Amerika Serikat.

Bayu menambahkan, hari ini Kementan juga melakukan sosialisasi kepada para importir mengenai prosedur impor daging sapi yang baru ini. Dengan demikian, para importir bisa menerapkan prosedur baru dengan benar.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Prabowo Respatiyo Caturroso menambahkan, dalam sistem impor daging yang baru ini, nantinya Kementan juga bekerja sama dengan Perum Peruri untuk mencetak SPP dalam kertas khusus.

“Selama ini banyak SPP yang dipalsukan, sehingga kita menggunakan kertas dari Perum Peruri,” jelasnya. Dengan demikian, nantinya Dirjen Peternakan dan Badan Karantina bisa mengidentifikasi dengan mudah SPP yang asli dan yang palsu.

Menurut Prabowo, total kuota impor daging sapi tahun ini sebesar 50.000 ton, masing-masing 25.000 ton per semester. “Hingga saat ini total daging impor yang sudah masuk sekitar 18.000 ton di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. Jika menghitung berdasarkan kuota, maka selama semester I tahun ini masih ada sisa kuota impor daging yang belum masuk sekitar 7.000 ton.

Sementara itu, daging yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok selama Januari – Februari 2011 mencapai 641 kontainer yang setara dengan 11.599 ton daging sapi. Rinciannya, sebanyak 345 kontainer masuk di Januari 2011 dan 296 kontainer masuk di Februari 2011.

Tapi, dari jumlah itu, daging sapi yang sesuai dengan SPP sebanyak 8.849 ton, perinciannya sebanyak 5.010 ton masuk pada Januari 2011 dan sebanyak 3.839 masuk pada Februari 2011.

Kasus masuknya daging impor secara ilegal pada Januari 2011 sebanyak 51 kontainer setara 9000 ton, serta Februari 2011 sebanyak 92 kontainer setara 1.500 ton yang masih dilakukan penyelidikan, membuktikan masih adanya peluang melakukan spekulasi. Importir memasukkan barang dulu baru mengurus SPP.

“Pelanggaran hukum harus disikapi dengan sanksi hukum, tidak dengan membuat kebijakan baru,” kata Bayu, Senin (7/3/2011) di Jakarta.

Tahun 2011 Kemtan mengalokasikan izin impor daging sapi sebanyak 50.000 ton, jauh lebih rendah dari 2010 yang realisasinya 120.000 ton. Impor datang dari Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada.

Dari berbagai sumber.

About these ads

14 Maret 2011 - Posted by | A-Pertanian-Peternakan, Berita Media, Tulisanku, Uncategorized

1 Komentar »

  1. impor sapi/dagingnya benar-benar membuat kami peternak sapi merugi 100% pak, kira-kira kapan impor sapi/dagingnya bakal berakhir?

    kebijakan pemerintah ini benar-benar membuat rakyat, khususnya peternak sapi, sengsara

    Komentar oleh amirul mukminin | 6 Juni 2011


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: